India merupakan negara di Asia Selatan yang merupakan pasar potensial non tradisional yang perlu digarap secara intensif karena nantinya bisa memberikan keuntungan yang menjanjikan dalam kegiatan ekspor. Regulasi ekspor ke India dari Indonesia tentunya memiliki beberapa persyaratan dan ketentuan yang telah diberlakukan.
Produk ekspor utama Indonesia ke negara India seperti minyak sawit dan turunannya, batubara, asam lemak mono karboksilat industri, besi paduan dan bijih tembaga serta konsentratnya. Di tahun 2022 total perdagangan Indonesia serta India sudah tercatat 32,71 miliar dolar Amerika Serikat atau mengalami kenaikan sebesar 55,68% dari tahun sebelumnya yang tercatat senilai 21,01 miliar dolar Amerika Serikat.
Pemahaman Regulasi Ekspor ke India
Dengan memahami regulasi ekspor merupakan faktor kunci untuk menjalankan bisnis di pasar internasional termasuk pada saat berurusan dengan pasar skala internasional. Berikut inilah regulasi ekspor ke India yang perlu diperhatikan oleh eksportir dari Indonesia:
1. Kepatuhan hukum
Sangat penting bagi eksportir untuk memiliki pemahaman terkait hukum serta peraturan internasional dan domestik. Terjadinya pelanggaran pada regulasi ekspor dapat menimbulkan sanksi hukum, denda hingga pembekuan operasi bisnis secara internasional.
2. Keamanan nasional
Regulasi ekspor memiliki tujuan untuk menjaga keamanan nasional serta mengendalikan ekspor barang yang bisa digunakan di dalam kegiatan teroris, pelanggaran hak asasi manusia ataupun pembuatan senjata. Dengan memahami regulasi ekspor ke India inilah yang dapat membantu untuk mencegah timbulnya penyalahgunaan produk serta teknologi yang bisa membahayakan masyarakatnya.
3. Perlindungan konsumen
Regulasi ekspor seringkali mencakup standar kualitas, lingkungan hingga keselamatan. Oleh karena itu mematuhi regulasi ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam memberikan perlindungan konsumen dari produk yang tidak aman ataupun berkualitas rendah.
4. Akses ke pasar internasional
Jika kebanyakan negara-negara di dunia telah menerapkan frekuensi ekspor yang diberlakukan pada produk yang masuk ke wilayahnya. Dengan memahami aturan ini dibutuhkan untuk memperoleh akses ke pasar internasional serta melakukan penjualan produk dengan sukses dan memperoleh keuntungan yang lebih besar.
5. Manajemen risiko
Pemahaman atas regulasi ekspor bisa membantu perusahaan untuk mengolah risiko di dalam menjalankan bisnis secara internasional. Hal ini mencakup risiko keuangan, hukum serta reputasi yang kemungkinan besar bisa muncul karena pelanggaran regulasi ekspor ke India.
6. Efisiensi operasional
Memiliki pengetahuan yang baik terkait regulasi ekspor bisa membantu perusahaan terkait untuk mengoptimalkan rantai pasokan serta proses operasional yang dijalankannya. Hal ini tentunya dapat menghemat waktu serta biaya untuk proses ekspor.
7. Perluasan peluang
Dalam memahami regulasi ekspor ke India akan memungkinkan perusahaan di Indonesia bisa menjalankan bisnis dengan lebih lancar di pasar ekspor India. Selain itu juga mampu menerapkan strategi yang memberikan manfaat peluang di perdagangan internasional.
8. Kepercayaan pihak ketiga
Memahami regulasi ekspor merupakan salah satu cara dalam membangun kepercayaan bersama mitra bisnis serta lembaga terkait lainnya. Hal ini sangat membantu untuk memperkuat hubungan bisnis hingga membuka pintu pada kemitraan yang bisa terjalin untuk jangka panjang.
9. Etika bisnis
Dalam etika bisnis ini perlu menghormati regulasi ekspor sebagai bagian dari menjalankan etika bisnis yang baik. Hal ini juga mencerminkan adanya komitmen perusahaan dalam beroperasi secara integritas serta mematuhi aturan yang diberlakukan pada regulasi ekspor ke India.
Baca Artikel Menarik Tentang India Lainnya di Blog Transfez
12 Oleh-Oleh Khas India yang Paling Dicari Wisatawan
12 Pekerjaan Paling Dicari di India
Kota Termahal di India Bersadarkan Pertumbuhan Ekonomi
Tips Traveling ke India untuk Pemula
Panduan Ekspor ke India
Syarat Menjadi Eksportir
Supaya bisa menjadi perusahaan ekspor tentunya terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan seperti berikut ini:
- Badan hukum dalam bentuk CV, firma, PT, Persero, Perum, Perjan, dan koperasi
- Memiliki NPWP
- Memiliki salah satu izin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah seperti SIUP dari dinas perdagangan, surat izin industri dari dinas perindustrian, izin usaha PMDN atau PMA yang telah dikeluarkan oleh BKPM.
Klasifikasi Eksportir
Eksportir ini bisa diklasifikasikan menjadi:
1. Eksportir produsen dengan persyaratan sebagai eksportir dalam upaya untuk mendapatkan legalitas seharusnya memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan yakni:
- Melakukan pengisian formulir yang disediakan oleh Dinas Perindag pemerintah daerah kabupaten atau kota atau provinsi serta instansi teknis yang terkait
- Memiliki NPWP
- Memiliki izin usaha industri
- Memberi laporan realisasi ekspor pada Dinas Perindag ataupun instansi dan pejabat yang telah ditunjuk yang disahkan oleh bank devisa dengan melampirkan surat pernyataan yaitu tidak terlibat dalam tunggakan pajak, tidak memiliki masalah kepabeanan serta tidak terlibat dalam tunggakan perbankan.
2. Eksportir bukan produsen memiliki persyaratan untuk mendapatkan legalitas yang seharusnya memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan yakni:
- Melakukan pengisian formulir yang disediakan oleh Dinas Perindag di pemerintah daerah kabupaten atau kota atau provinsi serta instansi teknis terkait
- Memiliki SIUP
- Memiliki NPWP
- Memberi laporan realisasi ekspor pada Dinas Perindag atau instansi atau pejabat yang telah ditunjuk yang disahkan oleh bank devisa dengan melampirkan surat pernyataan tidak terlibat tunggakan perbankan, tidak terlibat tunggakan pajak serta tidak terlibat dalam masalah kepabeanan.
Kepabeanan
Jika barang ekspor terkena pajak ekspor tentunya pajak ekspor diharuskan dilunasi sebelum nantinya dimasukkan ke sarana pengangkut dan pada ekspor akan dihitung berdasarkan HPE serta harga patokan ekspor yang sudah ditetapkan oleh menteri perdagangan di dalam bentuk peraturan menteri perdagangan yang diberlakukan di suatu periode tertentu dengan memperhatikan pertimbangan dari Menteri teknis serta asosiasi terkait. HPE ini berpedoman pada harga rata-rata internasional ataupun harga rata-rata FOB di sejumlah pelabuhan yang terdapat di Indonesia.
TPE yang digunakan sebagai dasar perhitungan yaitu TPE yang diberlakukan ketika pemberitahuan ekspor barang didaftarkan di kantor pelayanan bea dan cukai. Begitupun untuk HPE yang digunakan yaitu HPE yang diperlakukan ketika PEB telah didaftarkan di kantor pelayanan bea dan cukai.
Baca juga: Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Perusahaan di Indonesia
Download Aplikasi Transfez
Aplikasi Transfez bisa bantuin kamu untuk transfer uang ke luar negeri dengan lebih cepat, hemat, dan efisien. Transfez Bisnis juga bisa bantuin bisnis kamu dalam melakukan transaksi ke luar negeri loh. Untuk kamu yang ingin mengirim uang ke sanak saudara yang berada di luar negeri karena sedang menjalankan pendidikan, bekerja, ataupun traveling, Transfez akan siap membantu. Aplikasi ini tersedia di Android dan juga iOs. Download sekarang!
Itulah beberapa regulasi ekspor ke India yang perlu diperhatikan oleh eksportir Indonesia sebelum memutuskan untuk mengirimkan barang. Setiap kegiatan ekspor akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Komentar Terbaru